Image
Beranda
Follow US:

Diskusi dengan Beberapa Menteri, Indonesia Perjuangkan Kerja Sama Bidang Lingkungan Hidup dan Iklim

Diskusi dengan Beberapa Menteri, Indonesia Perjuangkan Kerja Sama Bidang Lingkungan Hidup dan Iklim

Nomor: SP.253/HUMAS/PPIP/HMS.3/9/2022

 

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melekukan pertemuan bilateral dengan beberapa menteri bidang lingkungan hidup dan iklim dari beberapa negara. Menteri LHK, Siti Nurbaya melakukan beberapa pertemuan bilateral tersebut pada sela penyelenggaraan pertemuan ke-3 Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (3rd G20 EDM-CSWG) dan Joint Environment and Climate Ministers’ Meeting (JECMM) di Nusa Dua Bali akhir Agustus.

Menteri Siti pada Selasa (30/8/2022) di Nusa Dua, Bali bertemu dan berdiskusi dengan beberapa menteri diantaranya: (1) Administrator of the US Environmental Protection Agency, Michael S. Regan; (2) Parliamentary State Secretary of BMUV of Germany, Bettina Hoffmann; (3) Minister for the Environment of Netherlands, Vivianne Heijnen; (4) Parliamentary Secretary to the Minister of Environment and Climate Change of Canada, Terry Durguid; (5) Vice Minister of Ecology and Environment Republik Rakyat Tiongkok, Zhao Yingmin; (6) Minister of the Environment Jepang, Nishimura Akihiro; serta dengan (7) UK President of COP26 UNFCCC, The Rt Hon Alok Sharma MP.

Kemudian setelah pertemuan JECMM, Menteri Siti pada Kami (1/9/2022) bertemu dan berdiskusi dengan: (1) U.S. Special Presidential Envoy for Climate (SPEC), John Kerry; (2) Minister for the Environment and Water of Australia, Tanya Plibersek MP; dan (3) Minister of Sustainability and the Environment Singapura, Grace Fu.

Saat bertemu dengan Administrator of the US Environmental Protection Agency, Michael S. Regan dapat diinformasikan bahwa Amerika menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada Indonesia sebagai Presidensi G20. Kerja sama lingkungan antara kedua negara memiliki sejarah yang panjang bidang lingkungan hidup, diantaranya kualitas udara, limbah berbahaya, dan penegakan hukum. Diharapkan kerja sama dapat berlanjut baik dalam pertukaran keahlian, teknologi dan inovasi. Menteri Reagan mengetahui program FOLU Net Sink 2030 merupakan kebijakan KementerianLHK dalam perubahan iklim. 

Pertemuan dengan Parliamentary State Secretary of BMUV of Germany, Bettina Hoffmann menyampaikan terima kasih atas undangan dan dukungannya kepada Indonesia sebagai Presidensi G20. Jerman berterima kasih atas kerja sama yang telah lama terjalin selama ini di banyak proyek, khususnya di bidang perlindungan keanekaragaman hayati dan iklim, perlindungan hutan dan lahan gambut serta rehabilitasi dan memerangi polusi plastik di lautan, Jerman juga menyampaikan siap untuk pertukaran dan dukungan lebih lanjut.

Pertemuan dengan Minister for the Environment of Netherlands. Menteri Vivianne menyampaikan terima kasih atas undangan dari Indonesia sebagai Oresidensi G20. Disampaikan juga bahwa Belanda dan Indonesia telah bekerja sangat erat untuk jangka waktu yang sangat lama, terutama dalam urusan air dan maritim, tetapi juga pada limbah dan ekonomi sirkular. Selain itu, Menteri Vivvianne juga menyampaikan bahwa keinginan mempercepat upaya bersama untuk implementasi MOU tentang pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan kualitas air yang telah ditandatangani kedua pihak.

Parliamentary Secretary to the Minister of Environment and Climate Change of Canada, Terry Durguid mengapresiasi komitmen Indonesia dalam COP 26 terutama dalam upaya menjaga kenaikan suhu tidak lebih dari1,5 derajat. Canada juga menyambut baik rencana Indonesia untuk menaikan ambisi NDC. Terkait climate finance, disampaikan bahwa Canada dan Jerman telah bekerja bersama untuk menbangun climate finance delivery plan, yang ditargetkan mencapai 100 miliar dolar Amerika pada tahun 2023.

Vice Minister of Ecology and Environment Republik Rakyat Tiongkok, Zhao Yingmin mengharapkan dukungan Indonesia untuk RRT sebagai Presidensi Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity (COP 15 CBD). COP 15 CBD sesi dua akan diselenggarakan di Montreal Kanada pada Desember 2022 dengan fokus pada negosiasi Post-2020 Global Biodiversity Framework (Post-2020 GBF). Untuk Indonesia, Post GBF 2020 akan menentukan bagaimana kita hidup dan bertahan hidup, Oleh karena itu, harus memastikan bahwa target global bukan hanya sekedar klaim retoris, tetapi tindakan yang dibanggakan oleh negara-negara untuk melaporkan pencapaiannya.

Pertemuan dengan Minister of the Environment Jepang, Nishimura Akihiro, dihadiri juga Vice Minister of Energy, Trade and Industry, Wakil Menteri LHK, Duta Besar RI untuk Jepang dan beberapa pejabat lainnya. Pada pertemuan ini dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) mengenai Kerjasama lingkungan hidup antara Kementerian LHK RI dan Kementerian LH Jepang. Kedua Menteri berharap MoC dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama yang konkrit melalui proyek bersama, dan untuk didiskusikan di tingkat teknis. Jepang ingin meningkatkan kerja sama yang sudah ada seperti pengelolaan sampah laut dan perubahan iklim terutama implementasi artikel 6 Paris Agreement. Terkait market mechanism, Indonesia menyampaikan bahwa telah memiliki peraturan presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon yang melingkupi the result based payment, the carbon offset dan pajak karbon yang masih perlu untuk dielaborasi lebih lanjut. Jepang menyampaikan apresiasi dan dukungan atas Presidensi G20. Sebagai Presidensi G20, Indonesia menempatkan posisi sebagai jembatan dalam kepresidenan sebagai jembatan aspirasi dari saudara-saudara kita dari negara berkembang ke negara berkembang.

UK President of COP26 UNFCCC, The Rt Hon Alok Sharma MP menyampaikan terima kasih untuk co-chairing FACT Dialogue, yang dapat menunjukkan komitmen besar dari Indonesia. Pihak Inggris sangat tertarik untuk mendengar rencana peningkatan ambisi NDC Indonesia. Indonesia juga menyampaikan bahwa telah dilakukan beberapa Tindakan korektif (corrective actions) yang telah dirumuskan menjadi FoLU Net Sink 2030 yang diharapkan dapat membantu rencana peningkatan NDC.

Pertemuan bilateral Menteri LHK dengan U.S. Special Presidential Envoy for Climate (SPEC), John Kerry membahas perkembangan kerjasama antara RI-US dalam agenda perubahan iklim, yang akan lebih difokuskan untuk implementasi aksi - aksi iklim dengan governing procedure yang tepat. Dalam pertemuan tersebut dibahas juga mengenai capaian MOU KLHK-USAID terkait dukungan terhadap Indonesia's FOLU Net Sink 2030, yang telah ditandatangani pada 20 Mei 2022. Luaran yang diharapkan berupa penguatan "climate governance", yang didukung dengan guidelines dan metodologi, expertise, multi-sectoral dialogues, serta best practices implementation sebagai percontohan. Selama periode penyiapan climate governance dimaksud, dapat menjadi kesempatan bagi KLHK dan pihak US untuk melangkah bersama dalam mengawal perbaikan tata kelola pengendalian laju deforestasi dan perlindungan keanekaragaman hayati, dengan melibatkan berbagai strata pemerintahan dan unsur masyarakat.
 
Pertemuan bilateral Menteri LHK dengan Minister for the Environment and Water of Australia, Tanya Plibersek MP membahas pentingnya kolaborasi inklusif antar negara untuk kepentingan iklim global.  Beberapa hal yang dibahas diantaranya pentingnya mempertahankan nilai-nilai universal dari situs warisan dunia yang terdampak perubahan iklim, kebijakan dalam mengatasi polusi plastik, serta pelaksanaan operasional FOLU Net Sink 2030 Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan hutan lestari, serta tata kelola lingkungan dan karbon.
 
Pertemuan bilateral Menteri LHK dengan Minister of Sustainability and the Environment Singapura, Grace Fu membahas pentingnya kerja sama antar negara  dan pertukaran pandangan tentang kebijakan kedua negara di bidang lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri LHK menyampaikan bahwa banyak perkembangan kebijakan perubahan iklim Indonesia sudah masuk pada tahap aksi nyata. Indonesia telah menargetkan pemenuhan FOLU Net Sink pada 2030 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan Perjanjian Paris. Indonesia juga sudah memiliki kebijakan operasional pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 melalui Keputusan Menteri LHK nomor 168. Langkah aksinya dirancang rinci dan terintegrasi, sehingga dapat menimbulkan manfaat ganda berupa pengurangan terukur laju emisi.(*)
___
Jakarta, KLHK, September 2022
 
Penanggung Jawab Berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
Nunu Anugrah
 
Website:
www.menlhk.go.id          
www.ppid.menlhk.go.id
 
Youtube:
Kementerian LHK
 
Facebook:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 
Instagram:
kementerianlhk