[FORDA] _Partisipasi nyata masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan bidang kehutanan berkelanjutan menjadi bagian yang sangat vital. Masyarakat bisa menjadi mitra atau malah menjadi pihak yang berpotensi berkonflik dengan pemerintah. Karena itu, keterlibatan masyarakat sering dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu program.

Apa dan bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terkait itu dikupas tuntas di Webinar Obrolan Pelepas Lelah (OPL) Seri ke-4 yang digelar Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Palembang, Kamis (5/11/2020) lalu.

Interaksi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dapat dipahami melalui berbagai pendekatan dan metodologi. Terkait itu, Edwin Martin, Peneliti Sosial Ekonomi Kehutanan Balai Litbang LHK Palembang mengusulkan konsep yang dinamakannya sebagai Blusukan Lanskap (BL).

“Secara konseptual BL adalah sekumpulan metode atau pendekatan yang mendorong interaksi positif antara para pihak, masyarakat lokal, dan lanskap tertentu, agar terjadi proses reflektif-kreatif yang menghasilkan kelestarian lanskap,” ujar Edwin.

Kegiatan yang dilakukan dalam BL antara lain mengamati kehidupan masyarakat lokal (participant observation), mengamati jalur transek (biofisik), wawancara mendalam sambil berjalan (walking interview), dan melakukan analisis diakronis-sinkronis.

“Kegiatan selanjutnya menghasilkan pengetahuan bersama (co-production of knowledge), sehingga melahirkan aksi-aksi (co-creation of innovation) untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Yang terakhir dan merupakan ciri khas BL adalah melakukan silaturahmi tanpa henti. Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak percaya,” terang Edwin.

Menurut Jasnari, Peneliti World Resources Institute Indonesia, komitmen menjaga kelestarian hutan masih sangat kental dirasakan di masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat mengelola hutan dengan kearifan lokal/aturan adatnya.

“Masyarakat Hutan Adat (MHA) diakui di Indonesia. Mereka pada dasarnya memiliki kemampuan dan pranata adat yang sangat mendukung pengelolaan hutan dan lingkungan secara lestari,” ungkap Jasnari kepada 230 orang peserta melalui aplikasi Zoom.  

Namun demikian, menurut Jasnari masyarakat adat perlu menyusun rencana pengelolaan hutan adat secara lebih komprehensif, sehingga mampu memperkuat kapasitas dan peran masyarakat adat dalam menjaga hutan atau upaya konservasi hutan.

Salah satu kelompok adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah adalah Suku Anak Dalam (SAD) atau orang Rimbo. Satu kelompok SAD dipimpin oleh seorang Temenggung, yang berperan dalam menentukan tatanan sosial. Dulunya, mereka sangat bijak dalam memanfaatkan sumber daya hutan sehingga terjaga keseimbangannya.

Perkembangan zaman dan keterbukaan akses dapat berimplikasi positif namun juga bisa berimplikasi negatif. Nilai-nilai sosial yang dulu dijunjung tinggi mulai berubah. Ketaatan terhadap Temenggung berangsur-angsur luntur, akibatnya banyak hukum adat yang dilanggar. 

“Dulu, dalam memanen rotan jernang ada aturan adat untuk tidak boleh mengambil secara sembarangan. Siapa yang pertama menemukan, dia yang berhak memanen. Sekarang, jika ada yang melanggar aturan adat, mereka membentuk “TIM TEBAS”, dengan prinsip biar sama-sama tidak mendapatkan. Akibatnya banyak rumpun jernang yang menjadi korban,” ujar Sahwalita, Peneliti Silvikultur BP2LHK Palembang. 

Seperti diketahui, resin jernang (dragon blood) memiliki banyak manfaat dan digunakan sebagai bahan baku industri obat, kosmetik maupun industri pewarna. Hal ini menyebabkan kebutuhan ekspor resin jernang sangat tinggi. Namun pemanfaatannya yang kurang lestari dan tanpa aturan, menurut Sahwalita bisa mengancam keberadaan rotan jernang. 

“Banyak masyarakat di sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya dari rotan jernang. Karena itu masyarakat perlu diberikan pengetahuan bagaimana memanen secara lestari. Pemerintah juga perlu membuat peraturan mulai dari tingkat tapak,” ujar Sahwalita. 

Narasumber lainnya, Sri Lestari juga mengingatkan besarnya pengaruh keterlibatan masyarakat dalam keberhasilan merehabilitasi lahan. Menurut peneliti di bidang ekonomi sosial kehutanan ini, bila masyarakat ikut berpartisipasi menanam pohon, bukan manfaat ekonomi saja yang bisa diperoleh, namun juga bernilai ekologi bagi lingkungan.

“Rasa kepemilikan dan keinginan yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang akan mempermudah proses dan keberlangsungan hasil. Karena, ketika kita berbicara tentang pohon itu bukan hanya menanam saja, akan tetapi juga bagaimana pemeliharaan bisa terus dilakukan,” ujar Sri.

Ditambahkannya, dalam program rehabilitasi, masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya menanam pohon dan bagaimana menumbuhkan kepedulian, rasa cinta dan rasa membutuhkan akan kelestarian lingkungan yang hijau.

“Banyak program penanaman pohon yang dilaksanakan oleh pemerintah, namun menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, mengapa tingkat keberhasilannya masih cukup rendah,” tuturnya.

Selain itu, menurut Sri Lestari, melibatkan masyarakat tidak harus selalu dengan memberikan insentif berupa uang akan tetapi bisa dalam bentuk keterlibatan atau pendidikan dan pelatihan yang akan lebih memberikan dampak yang berkelanjutan. 

Pendapat yang sama juga diutarakan Hiskia Jonathan Sinuhaji, seorang fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Jonathan memandang keikutsertaan masyarakat inilah yang akan menjadi modal utama dalam menjaga kelestarian kawasan TNKS. Terlebih terhadap Nilai Penting Kawasan (NPK) yang telah ditetapkan yaitu harimau sumatera, gajah sumatera, burung rangkong, bunga rafflesia dan bunga bangkai raksasa.

Menurut Jonathan, gangguan-gangguan terhadap NPK ini semakin lama semakin serius. Maraknya perburuan liar dan tingginya tingkat konversi lahan membuat kewalahan para petugas kehutanan dalam menjaga kawasan ini.

Akibatnya, populasi satwa di kawasan ini menurun. Hal ini juga berlaku pada bunga rafflesia dan bunga bangkai raksasa. Di Bengkulu, tingkat perburuan bunga bangkai ini semakin tinggi akibat naiknya permintaan umbi dari dalam maupun luar provinsi. Umbi tersebut dihargai berkisar Rp. 2.000–Rp. 6.000 per kg.

“Banyak pemanfaatan yang sangat mungkin dikembangkan di sini, salah satunya pemanfaatan umbi tanaman bunga raksasa. Bila pemanenan dilakukan secara lestari, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini juga akan membuat kawasan terjaga,” ujar Jonathan.

Sebagaimana diketahui, Kawasan TNKS memiliki keanekaragaman ekosistem yang sangat tinggi, begitu pun dengan  keunikan kekayaan plasma nutfahnya. Dipadu dengan budaya masyarakat setempat membuat keberadaannya diakui secara internasional. Di tahun 2003, kawasan TNKS ditetapkan sebagai Asean Heritage Park (AHP). Setahun kemudian, tahun 2004, kawasan ini ditetapkan sebagai World Heritage Site oleh UNESCO.***

Tertarik mengikuti OPL seri 5? Jangan lewatkan acaranya Selasa (17/11/2020) besok, dengan mengklik tautan berikut: https://bit.ly/OPL_seri_5

 

Penulis : Fitri Agustina
Editor : Risda Hutagalung