Image
Beranda
Follow US:

Itjen KLHK Susun Desain Penyelenggaraan SPIP

Itjen KLHK Susun Desain Penyelenggaraan SPIP

Jakarta, Itjen- Dalam rangka Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP Lingkup Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2020, Itjen KLHK mengundang Direktur Pengawasan Bidang Pangan Pengelolaan Energi dan SDA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kegiatan yang diselenggarakan di ruang rapat Itjen Gedung Manggala Wanabakti, Rabu (8/1/2020).

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Itjen Bapak Dr. Murdiyono dalam sambutannya, Sekitjen menyampaikan bahwa peningkatan peran Itjen dalam mendorong SPIP KLHK, kita mulai dari penyusunan Desain SPIP Itjen dan keberhasilan dapat diukur dari tidak adanya temuan BPK RI.

Pada kesempatan ini Bapak Irsan Harahap, Auditor Muda pada Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Energi dan SDA BPKP menyampaikan, dalam SPIP Implementasi dan Evaluasi tujuan harus jelas/clean agar dapat dilihat resiko-resiko yang relevan, jika tidak ada tujuan maka tidak ada resiko. SOP dan pengendalian sudah ada atau belum, jika sudah ada apa sudah mencukupi untuk mengeliminir resiko tersebut dalam pengendalian.

 

"Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara."

Rancangan Indikator Kinerja Program 2020-2024 terdiri dari:
1. Opini BPK RI atas LK BA 029;
2. Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK;
3. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK;
4. Level Maruritas SPIP KLHK;
5. Jumlah Unit Kerja KLHk Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kumulatif.

Sumber: Itjen KLHK