Image
Beranda
Follow US:

Kontribusi BLI-KLHK dalam restorasi Hutan dan Pengelolaan Limbah

Kontribusi BLI-KLHK dalam restorasi Hutan dan Pengelolaan Limbah

Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK, Dr. Agus Justianto mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada saat memberikan sambutan di acara konferensi internasional ke-5 peneliti kehutanan (The 5th International Conference of Indonesia Forestry Researchers/INAFOR 2019) Bogor, 27/8, menyampaikan bahwa “Perspektif negara Indonesia terhadap pengelolaan sumber daya alam hutan dan lingkungan telah mengalami pergeseran besar ke arah keseimbangan nilai sosial, lingkungan dan ekonomi. Kebijakan dan peraturan kehutanan telah diselaraskan dengan visi nasional dan rencana pembangunan. Juga sejalan dengan komitmen internasional seperti tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Paris Agreement dan Konvensi Keanekaragaman Hayati”.

Pembangunan berkelanjutan tentunya berkaitan erat dengan upaya mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang tanpa menghabiskan sumber daya alam (SDA). Namun, hal ini menjadi permasalahan tersendiri karena sumber daya alam non hayati terbatas dan umumnya tidak dapat diperbaharui. Karenanya, BLI harus melakukan perubahan paradigma terhadap pengelolaan sumber daya alam. Semua pihak perlu mengubah pandangan, bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak lagi perspot lokasi, tetapi seharusnya bersifat konservatif secara menyeluruh demi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berbicara mengenai restorasi, Agus menyampaikan bahwa dengan pergeseran paradigma yang ada, sudah saatnya melihat restorasi lebih dari sekedar menanam pohon. Restorasi sebenarnya adalah tentang mereformasi lanskap di seluruh dunia yang telah gundul, terdegradasi atau kurang dimanfaatkan. “Restorasi harus meningkatkan produktivitas lanskap yang akan membantu mengurangi tekanan dari hutan yang tersisa di dunia, dan juga menyediakan sejumlah manfaat nyata dari ketahanan pangan dari air bersih hingga penyerapan karbon.

Agus menambahkan, sejak 2004, Kementerian LHK telah meluncurkan program restorasi ekosistem yang melibatkan 33.000 desa di sekitar kawasan hutan. Sasaran utamanya adalah masyarakat desa agar dapat menghasilkan banyak barang dan jasa dan kemudian mereka menerima manfaat tersebut. Agus berharap kemandirian ekonomi, keamanan pangan dan energi dimulai dari desa.

Lebih lanjut, Agus mendorong agar program kehutanan sosial dapat melibatkan dan membantu masyarakat desa untuk mendapatkan akses ke lahan hutan, sebagai salah satu solusi untuk memulihkan ekosistem hutan di Indonesia.

Diinformasikan, dari 2015 hingga 2019, Pemerintah telah menetapkan target mereduksi luas lahan kritis di Indonesia hingga 5,5 juta hektar yang tersebar di 34 provinsi melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Namun Agus menekankan kalau lahan kritis tidak selalu terletak di daerah aliran sungai atau kawasan hutan lindung, tetapi juga berlokasi di kawasan hutan produksi dan di kawasan hutan konservasi.

Lokasi rehabilitasi yang dilakukan adalah di sekitar waduk, wilayah danau prioritas, daerah aliran sungai, pengembangan hutan bakau dan hutan kota serta pembentukan pembibitan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan bendungan dan palang penahan, sumbing selokan, serta sumur resapan.

Sementara itu untuk pengelolaan limbah atau sampah, Agus mengatakan bahwa cepatnya pertumbuhan populasi menimbulkan tantangan serius dalam pengelolaan sampah di perkotaan. Pusat-pusat kota besar di Indonesia saat ini menghasilkan hampir 10 juta ton limbah setiap tahun, dan jumlah ini meningkat 2 - 4% setiap tahun. “Pengelolaan limbah di pusat-pusat kota yang berkembang pesat di semua negara berkembang menjadi masalah, dan saat ini semakin kritis”. Ujar Agus.

“Sebuah terobosan signifikan di Indonesia telah dicapai sejak 2004, setelah kerja sama teknis dilakukan oleh Asosiasi Tekno-koperasi Internasional Kitakyushu (KITA) dari Kota Kitakyushu, Jepang dengan Pusdakota--LSM lokal yang beroperasi di Kota Surabaya”. Tutur Agus.

Agus menjelaskan bawa kegiatan kerjasama ini bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah dengan cara kegiatan pengomposan di skala rumah tangga. Kota Kitakyushu menyediakan bantuan teknis melalui pengenalan metode Takakura, yaitu cara pengomposan rumah tangga yang cepat, berteknologi rendah dan murah. Menyusul keberhasilan uji coba awal, pada 2009 lebih dari 19.000 keranjang kompos dan 14 pusat kompos telah didirikan.

Menurutnya, upaya inilah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah pengelolaan limbah yaitu dengan cara mengurangi jumlah limbah yang diangkut ke lokasi pembuangan akhir secara signifikan. Manfaat lain dari kegiatan pengomposan, masyarakat secara tidak langsung akan memperoleh pendapatan tambahan, khususnya keluarga yang berpenghasilan rendah.  Tetapi juga secara signifikan akan mengurangi gas rumah kaca yang dihasilkan di tempat pembuangan sampah.

“Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari berbagai masalah yang ada dalam merestorasi hutan dan mengelola limbah, akan selalu ada cara untuk menyelesaikannya dan diharapkan para peserta konferensi ini dapat menghasilkan rekomendasi dan terobosan baru terkait permasalahan yang telah diangkat pada tema INAFOR ini.” Kata Agus.

Presiden Joko Widodo pernah memberikan arahan untuk mengamati masalah langsung dari lapangan dan membuat keputusan berdasarkan kajian penelitian. “Ini menunjukkan bahwa kerja lapangan dan penelitian lapangan adalah dua alasan untuk membuat keputusan yang baik yang akan memberi kita gambaran nyata dari situs dan situasi serta memberikan ilmiah berdasarkan masalah spesifik.

Sebagai penutup sambutan, Agus menyampaikan kesimpulan bahwa dengan paradigma yang berubah saat ini, Indonesia bermaksud mengambil peran yang lebih proaktif di dunia internasional sebagai bentuk upaya mempertahankan ekosistem hutan dunia serta agenda pembangunan berkelanjutan. Dari konferensi ini akan dipelajari bagaimana menghadapi tantangan lingkungan yang muncul, juga bagaimana meningkatkan kapasitas para ahli dan peneliti untuk mengatasi masalah, mempersiapkan para pemangku kepentingan untuk memahami masalah dengan lebih baik, mengurangi dampak kerusakan hutan dan lingkungan, mengambil tindakan pada adaptasi perubahan iklim serta mengendalikan sumber masalah.

INAFOR dilaksanakan selama 4 hari (27-29 Agustus 2019 di IPB International Convention Center dan 30 Agustus 2019 di Kampus Gunung Batu) dengan tema “Enforcing Forest Restoration and Waste Management for Better Environment and Socio-Economic Benefits”, acara ini diikuti oleh 876 yang berasal dari Indonesia dan negara mitra yaitu Eropa, Afrika, Asia, Australia, Amerika, Jepang, Australia, Malaysia, Korea, Jerman, Thailand, Prancis, Cina, dan Kongo. Negara mitra tersebut berasal dari berbagai afiliasi seperti pemerintah, lembaga penelitian, bisnis, perguruan tinggi, komunitas, LSM, dan juga organisasi antar pemerintah.

Konferensi internsional ini memiliki 5 sub topik, yaitu:

  1. Adopsi Bioenergi Terbarukan dan Pemanfaatan Limbah untuk Mendukung Circular Economy dan Lingkungan Berkelanjutan.
  2. Mencari Solusi Inovatif untuk Mengelola Hutan Tropis dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Rangka Mendukung SDGs.
  3. Menerjemahkan Ilmu Pengetahuan ke dalam Aksi dan Kebijakan Iklim.
  4. Mengelola Sumber Daya Genetik Hutan dalam Mengubah Lingkungan dan Lansekap.
  5. Peran Sains dan Teknologi untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan.

Turut hadir dalam memberikan sambutan di pembukaan konferensi internasional INAFOR 2019 adalah perwakilan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yaitu Kepala Sub Direktorat Valuasi dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, Juldin Bahriansyah, S.T., M.Si., (mewakili Menristekdikti) dan Deputi Ilmu Kebumian LIPI, Prof. Zainal Arifin (mewakili Kepala LIPI). **MSC

Sumber: Litbang KLHK