Image

Kolaborasi dalam Finalisasi Laporan IGRK MPV 2018, Menuju Kebijakan Satu Data Gas Rumah Kaca

Kolaborasi dalam Finalisasi Laporan IGRK MPV 2018, Menuju Kebijakan Satu Data Gas Rumah Kaca

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mewakili Menteri LHK memberikan arahan ahan pada pertemuan Finalisasi Laporan Inventarisasi GRK dan MPV, pada tanggal 8 April 2019 di Jakarta. Laporan Inventarisasi GRK dan MPV Nasional tahun 2018 disusun dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, BAPPENAS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Pemerintah Daerah, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap pencapaian komitmen Indonesia dalam aksi menanggulangi dampak perubahan iklim. Selain itu, semua proses yang dilakukan dalam penyusunan laporan ini dapat dijadikan sebagai pijakan awal dalam mewujudkan pilar “Kebijakan Satu Data GRK” yang merupakan salah satu dari Sembilan Strategi Implementasi NDC.

Pada sambutan dan arahanya, Dijen PPI menyebutkan perlunya beberapa perbaikan dalam pelaporan kedepannya, antara lain: mekanisme pengumpulan data dan Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC), Peningkatan kualitasdataaktivitasmaupunfaktoremisidaridatterkecil padasektoryanmempunyaikeycategorydanuncertaintytinggi, serta pengembangan sistem penyimpanan data dan pengarsipan agar keberlanjutan dan kesinambungan data dapat terjamin.

Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan jantung dari Paris Agreement yang tercapai dalam konferensi COP 21 tahun 2015 lalu. NDC merupakan perwujudan dari upaya setiap negara untuk mengurangi emisi dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. NDC Indonesia menggambarkan transisi dan komitmen peningkatan aksi menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim periode 2015-2019.

Pelaporan Inventarisasi GRK dan MPV Nasional tahun 2018 telah disusun dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi progres implementasi NDC menuju pencapaian komitmen target penurunan emisi sebesar 29?ri BAU 2030 dengan upaya sendiri, dan sampai dengan 41?ngan bantuan internasional.

Laporan hasil inventarisasi serta capaian penurunan emisi GRK nasional tahun 2018, disampaikan oleh Direktur Inventarisasi GRK dan MPV. Dalam paparannya Joko Prihatno menyampaikan bahwa capaian penurunan emisi terverifikasi tahun 2017 terhadap capaian NDC tahun 2030 sebesar 24,5% atau sebesar 706 Mton CO2e dari baseline atau meningkat 13,7?ri capaian tahun 2016 (10,8%). Hal ini didukung dengan penurunan emisi dari sektor kehutanan yang signifikan sebesar 506,77 Mton CO2e dari tahun sebelumnya sebesar 128,55 Mton CO2e). Selain sektor kehutanan penurunan emisi di sektor energi juga cenderung mengalami peningkatan.

Hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan rendah karbon, juga disampaikan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS. Tren intensitas emisi di Indonesia menunjukan potensi tren yang cenderung menurun sejak tahun 2010 sebesar 21%. Potensi penurunan intensitas emisi pada tahun 2017 apabila dibandingkan dengan baseline mencapai 24%. Hal ini menunjukan bahwa peran RAN/RAD GRK amatlah penting terhadap penurunan emisi di Indonesia.

Pertemuan dihadiri oleh seluruh penanggung jawab sektor, Energi, Industri, Pertanian Kehutanan dan Limbah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BAPPENAS, BPS serta beberapa mitra. Masing-masing penanggung jawab sektor turut memaparkan mengenai kebijakan inventarisasi GRK, beberapa kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan inventarisasi GRK serta rencana pengembangan dan perbaikan kedepan. Adapun beberapa catatan penting tentang rencana perbaikan, diantaranya adalah:

  1. Disagregasi data pembakaran bahan bakar pada sub sektor Energi.
  2. Penyusunan regulasi, program pendukung, serta penempurnaan sistem pelaporan dan penyusunan pedoman pendukung sektor industri.
  3. Pengurangan sampah ke landfill system serta pemanfaatan potensi methane dari limbah sebagai sumber energi alternatif.
  4. Pengendalian kebakaran dan pengelolaan lahan gambut serta perbaikan faktor emisinya.
  5. Perbaikan inventarisasi data beberapa aksi untuk program yang masih berjalan serta memasukan klaim untuk penerapan budidaya tanaman pertanian.

Pada kesempatan ini juga telah disampaikan Laporan Inventarisasi GRK dan MPV 2018 secara simbolik oleh Dirjen PPI kepada Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian dan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas untuk diteruskan sebagai laporan ke Presiden RI.

Sumber: Ditjen PPI

Informasi lainnya klik disini