Image

Ke Samarinda, Menteri LHK Beri Kuliah Umum dan Diskusi dengan Pakar Kehutanan dan Lingkungan

Ke Samarinda, Menteri LHK Beri Kuliah Umum dan Diskusi dengan Pakar Kehutanan dan Lingkungan

B2P2EHD (Samarinda, Maret 2019)_Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan kunjungan kerja ke Samarinda pada 8 – 10 Maret 2019 lalu. Irjen KLHK, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Kepala Pusat Kebijakan Strategis (Pusjakstra) dan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan perwakilan berbagai perguruan tinggi turut mendampingi kunjungan tersebut. 

Kunjungan ini diawali dengan penanaman pohon pada lokasi Hutan Penelitian Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul) yang dikenal dengan nama Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS). Setelah penanaman, Menteri  LHK, Dr. Siti Nurbaya memberikan kuliah umum di Gedung Bundar Fahutan Unmul Samarinda. 

Di hadapan sekitar 300 orang peserta, Menteri Siti menyampaikan beberapa langkah konkrit sebagai pokok-pokok koreksi dalam kebijakan pembangunan kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat, diantaranya: Mengedepankan ijin akses bagi masyarakat dengan hutan sosial; Implementasi efektif moratorium penerbitan ijin baru dari hutan alam primer dan gambut; Tidak membuka lahan gambut baru (land clearing); Moratorium ijin baru pembangunan perkebunan sawit; Melakukan pengawasan pelaksanaan ijin dan mencabut HPH/HTI yang tidak aktif; dan mendorong kerjasama sosial sebagai offtaker; serta membangun konfigurasi bisnis baru. 

Pada kesempatan ini, Menteri Siti beserta jajarannya di KLHK menyampaikan apresiasinya kepada Kalimantan Timur sebagai provinsi pertama yang melakukan moratorium ijin tambang batubara yang dimulai sejak tahun 2016. 

“Dan ini merupakan salah satu langkah konkrit dari pemerintah dalam upaya untuk pencegahan kerusakan lingkungan yang dipandang efektif, efisien dan inklusif, dalam rangka mencegah deforestasi dan degradasi hutan berlanjut,” kata Menteri Siti di hadapan Gubernur  Kalimanan Timur, Dr. Isran Noor dan Rektor Unmul, Prof. Dr. Masjaya yang turut mendampinginya dalam kuliah umum tersebut. 

Di akhir kuliah umumnya, Menteri Siti menjamin konsistensi pemerintah dalam mengakselerasi program perhutanan sosial dan reforma agraria. “Hal ini akan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap sumber daya lahan dan hutan serta mendorong pengembangan industri hulu-hilir agar seluruh masyarakat di dalam maupun sekitar hutan dapat terpenuhi haknya menuju kesejahteraan yang hakiki,” kata Menteri Siti. 

Membahas perspektif hutan dan lingkungan di masa depan, pada hari kedua, Menteri Siti melaksanakan expert meetingdengan para pakar kehutanan dan lingkungan di Ruang Meranti Fakultas Kehutanan Unmul. Peserta diskusi yang hadir adalah  pakar dari kalangan akademisi yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, yaitu Universitas Mulawarman (Unmul), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Tanjungpura (Untan), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Tadulako (Untad), Universitas Negeri Jambi (Unja), Universitas Papua (Unipa), Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Riau), Universitas Airlangga (Unair). 

Para pakar menyampaikan pandangannya tentang kehutanan dan lingkungan berdasarkan beberapa hal, yaitu belanja pemikiran tentang hutan dan pemukiman masyarakat (hutan jawa dan luar jawa); Kondisi yang ada sekarang; Kebutuhan masyarakat dan hak konstitusional; Ukuran hak masyarakat (citizenship): secure, mendapat  pelayanan publik dan produktif; Ukuran kewajiban  negara (access to material welfare, order, citizenship, demokratis); dan mekanisme yang sudah diatur sekarang; serta prospek perubahannya  (mikro  dan makro).***Rizma & Khai

Sumber: Badan Litbang dan Inovasi

Informasi lainnya klik disini