Press Release Upaya Antisipasi Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan

admin 10:42:39 Lingkungan Hidup dan Kehutanan
img

DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAHAN PRESS RELEASE

UPAYA ANTISIPASI DAN PENANGGULANGAN

 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

 

Jakarta, 23 Februari 2017

 A.  Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

 

Menindaklanjuti Arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla tanggal 23 januari 2017, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya pencegahan dan antisipasi penangan karhutla.  Langkah-langkah tersebut antara lain :

  1. Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap akibat kebakaran hutan dan lahan melalui Keputusan Gubernur Riau nomor Kpts.112/I/2017  tanggal 24 Januari 2017. Status siaga tersebut berlangsung selama 97 hari dimulai pada tanggal 24 Januari sampai dengan 30 April 2017. Pemerintah Provinsi Riau telah menggelar Apel Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap pada tanggal 3 Februari 2017 dipimpin oleh Gubernur Riau dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pangdam I Bukit Barisan dan dikuti oleh semua anggota Satgas Penanggulangan Bencana Asap. Pada kesempatan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memberikan dukungan sarana prasarana kepada satgas berupa kendaraan roda dua dan roda empat untuk keperluan patroli pencegahan;
  2. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 85/KPTS/BPBD-SS/2017 tanggal 31 Januari 2017. Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017;
  3. Gubernur Sumatera Selatan telah memberikan instruksi kepada Bupati/Walikota di Sumatera Selatan melalui Surat Nomor : 522/0227/DLHP/B.III/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal Kewaspadaan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017. Melalui surat tersebut, Gubernur menginstruksikan kepada Bupati/Walikota agar :
  • segera membentuk Posko Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Posko Dalkarhutla)
  • Memberikan bantuan peralatan kepada masyarakat dalam pembukaan/pengolahan lahan pertanian secara mekanisasi;
  • Mengawasi dan memberikan peringatan kepada dunia usaha yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan dan pertanian untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan,
  • serta khusus untuk daerah yang wilayahnya memiliki gambut agar terus menggalakkan program pembuatan sekat kanal dan sumur bor.
  1. Gubernur Jambi telah memberikan instruksi kepada Bupati/Walikota di Provinsi Jambi melalui surat Gubernur Jambi nomor S. 188/Dishut-3.2/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal Kewaspadaan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017. Melalui surat tersebut Gubernur menginstruksikan untuk mempersiapkan penetapan status siaga darurat dan pembentukan posko siaga pengendalian kebakatan hutan dan lahan. Instruksi khusus diberikan kepada Bupati Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Sarolangun untuk menggalakkan program pembuatan sekat kanal dan sumur bor sebagai sarana menjaga kondisi gambut tetap basah.
  2. Gubernur Kalimantan Barat melalui surat nomor 522/0289/Ekon.B tanggal 25 Januari 2017 perihal Kewaspadaan kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2017 telah memberikan instruksi kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing, persiapan penetapan Status Siaga Darurat, membentuk Posko Siaga darurat, pengoperasian Tim Posko Siaga Darurat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan melibatkan unsur TNI/POLRI, SKPD terkait tingkat Kabupaten dan Kecamatan, Manggala Agni, pelaku usaha, serta Masyarakat Peduli Api.
  3. Gubernur Kalimantan Selatan memberikan instruksi kepada Bupati/Walikota melalui surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 364/039/PK-BPBD/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal Antisipasi dan Kesiapsiagaan Pemda dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Selatan. Melalui surat tersebut, Gubernur menginstruksikan untuk meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui deteksi dini, melakukan kerjasama dan koordinasi, meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, meningkatkan penegakan hukum, dan melakukan komando pengendalian dan pemadaman api kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing bekerja sama dengan Aparat Satuan Tugas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Manggala agni dan seluruh SKPD terkait dengan didukung oleh personil TNI, POLRI, Satuan Linmas, dan Masyarakat Peduli Api.

Peningkatan status siaga darurat di provinsi rawan karhutla ini bertujuan untuk mendorong sumber dana, sumber daya manusia, dan sarana prasarana instansi terkait untuk dapat digunakan dalam masa kesiapsiagaan menghadapi bahaya karhutla. Dengan status siaga darurat menjadi dasar untuk dibentuk satgas penanganan karhutla yang didalamnya terdiri dari lintas instansi terkait. Satgas terutama diperkuat oleh satgas penanggulangan udara dan satgas penanggulangan darat. 

Selengkapnya dapat dilihat pada link berikut : Press Release


Berita Terkait

Informasi Lainnya

Statistik Website

Membuat script counter dengan Gambar

Pengunjung Hari Ini (Visitor today)
Kemarin (Yesterday)
Total Pengunjung (Visit)

Galeri Foto dan Video