Workshop Konsultasi Publik Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Dan Percepatan Perhutanan Sosial

admin 17:50:35 Lingkungan Hidup dan Kehutanan
img

Palu, 09 Nopember 2015 - Workshop Konsultasi Publik Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan Percepatan Perhutanan Sosial. Pemerintah Indonesia mentargetkan areal pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.  Target perhutanan sosial ini merupakan komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dan mendukung Nawacita 7 yaitu  mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Disamping itu  penyediaan areal kelola masyarakat ini sebagai dukungan nyata KLHK dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan sekitar kawasan hutan, penyelesaian konflik tenurial, dan dapat mendorong pertisipasi aktif masyarakat untuk menjaga dan bertanggung jawab pelestarian kawasan hutan yang dikelolanya.  Presiden RI - Joko Widodo memberikan arahan agar program perhutanan sosial ini dilakukan tepat sasaran yaitu dialokasikan untuk masyarakat yang tinggal di pinggir-pinggir hutan yang kehidupannya tergantung pada sumberdaya hutan dan kelestarian hutan, yang berlahan sempit atau tidak memiliki lahan dan masyarakat miskin.

Dalam rangka mempercepat proses perhutanan sosial, KLHK  bersama para pihak terkait di tingkat nasional telah menyusun Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Peta tersebut disusun berdasarkan data dan informasi dari Dirjen Planology dan Tata Lingkungan, Dirjen KSDAE, CSOs terkait,  antara lain AMAN, BRWA, JKPP, KPSHK, HUMA, Epistema Institute, dan Kemitraan Partnership. Secara bertahap sebelum ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PIAPS  dikonsultasikan dengan pemerintah dan para pihak terkait di daerah dan kali ini di Sulawesi Tengah.  Namun demikian setelah ditetapkan nanti PIAPS ini pun dapat direvisi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Provinsi Sulawesi Tengah salah satu provinsi yang aktif mendorong proses perhutanan sosial. Hutan di Sulawesi Tengah seluas 4,4 juta ha atau 64% dari total luas Sulawesi Tengah. Sekitar 800.000 orang (33% total masyarakat Sulawesi Tengah) tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sebagian besar penduduk yang berdiam di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah anggota masyarakat masyarakat lokal/adat, termasuk masyarakat To Bungku, Mori, Wana Taa, To Onde, To Lage, To Bada, To Napu, To Behoa, To Lindu, To Kulawi, To Gimpu, To Tobaku, To Sigi, To Parigi, To Lauje, Dondo, dan Dampelas.

Terdapat dua isu utama dalam pengembangan perhutanan sosial di Sulawesi Tengah, yaitu terbatasnya akses masyarakat ke dalam kawasan hutan dan belum terintegrasinya program Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan daerah. Berdasarkan data sementara Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), Sulawesi Tengah memiliki potensi + 598.871.02 ha untuk dikelola dan dimanfaatkan masyarakat dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.  Pengelolaan hutan oleh masyarakat tidak merubah fungsinya sebagai Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Konservasi.  Areal Indikatif Perhutanan Sosial yang berbatasan dengan  Hutan Konservasi diharapkan dapat bersinergi untuk pengembangan daerah penyangga  seperti Hutan Lindung di sekitar kawasan Taman Nasional Lore Lindung dapat dikelola masyarakat melalui skema perijinan perhutanan sosial. Sedangkan Wilayah Adat yang diusulkan oleh BRWA/AMAN yang berada di dalam Hutan Konservasi, dapat ditempuh melalui penataan zonasi, antara lain memasukkannya ke dalam Zona Pemanfaatan Tradisional, atau melalui skema lainnya sesuai dengan Keputusan MK 35, yaitu mengeluarkan Wilayah Adat dari statusnya sebagai Hutan Negara menjadi Hutan Hak. Payung hukum proses perubahan status Wilayah Adat pada Hutan Negara menjadi Hutan Hak masih dalam proses di KemenLHK.    

Sampai akhir Oktober 2015,  perhutanan sosial di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Usulan Hutan Desa di Hutan Lindung dan Hutan Produksi seluas 19.400,84 hektar dari 22 desa (8 kab)sebagian besar masih dalam proses kelengkapan data dan telaah peta. Penetapan areal kerja Hutan Desa telah diterbitkan untuk 4 kabupaten yaitu kab Sigi meliputi  Desa Namo   490 Ha, Desa Lonca  685 Ha, Kab. Poso meliputi  Desa Sulewana 195 Ha, Desa Peura 3.245 Ha, Desa Didiri 685 Ha,  Kab. Buol meliputi Desa Air Terang  165 Ha, Desa Lakuan 120 Ha, Desa Nandu  95 Ha dan Kab. Banggai Kepulauan Desa Alul 710 Ha. Dari areal yang sudah ditetapkan, Hak Pengelolaan Hutan Desa yang sudah diterbikan Gubernur Sulawesi Tengah  seluas 1.175,00 ha yang terletak di Desa Namo seluas + 490,00 ha dan Lonca seluas + 685,00 ha.

Hutan Kemasyarakatan yang telah ditetapkan seluas + 6.435 ha pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi  di  4 kabupaten yaitu kab. Banggai + 500 ha, Kab. Sigi seluas + 3.220 ha, Kab. Morowali Utara seluas + 1.165 ha, dan Kab. Poso seluas + 1.550 ha, baru diberikan IUPHKm kepada masyarakat oleh Bupati setempat seluas 3.719 di Kab Banggai dan Kab. Sigi. Sedangkan usulan yang sedang berproses antara lain di Kab. Buol, Kab. Tolitoli, Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Donggala, Kab. Poso.

Pencadangan Hutan Tananam Rakyat di Sulawesi Tengah seluas + 23,740 ha, yang terletak di Tojo una-una seluas + 5.585 ha, Parigi Moutong seluas + 10.445 ha, Kepulauan Banggai seluas + 3.575 ha, Banggai seluas + 665 ha, Toli-Toli seluas + 3.105 ha, Morowali seluas + 365 ha. Realisasi Hutan Tananam Rakyat seluas + 3.198,70 ha,  ada di 2 (dua) lokasi antara lain Tojo una-una seluas + 2.873,70 ha dan Banggai seluas + 325 ha.

Tujuan akhir dari perhutanan sosial adalah terciptanya hutan lestari , masyarakat sejahtera.  Untuk mencapai tujuan program perhutanan sosial, KLHK  membutuhkan kerjasama dan sinergitas program berbagai pihak baik dengan program pada kementerian terkait,  pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun program masyarakat sipil (CSOs dan Perguruan Tinggi, lembaga keagamaan, lembaga penelitian) dan swasta.   Kerjasama terpadu dan saling menguntungkan dibangun  dengan fokus pada : a) Penguatan kelembagaan, b) Peningkatan kapasitas masyarakat, c) Pemupukan  modal usaha, 4) Penggunaan teknologi tepat guna, e) membangun jaringan pemasaran.

PIAPS dan kebijakan perhutanan sosial ini seyogyanya dapat disambut daerah sebagai salah satu modal pembangunan daerah.   Khusus untuk Sulawesi Tengah akan didorong Sentra Rotan Nasional bersinergi dengan perhutanan sosial.

Informasi lebih lanjut:

Ir. Wiratno, M.Sc, Direktur Penyiapan Kawasan Peruhutanan Sosial, DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN, Tlp/Fax: 021-5730136/021-5730136, HP : 082145705338 email: inung_w2000@yahoo.com

Chalid Muhammad (CSO),  HP : 0811847163.


Berita Terkait

Informasi Lainnya

Statistik Website

Membuat script counter dengan Gambar

Pengunjung Hari Ini (Visitor today)
Kemarin (Yesterday)
Total Pengunjung (Visit)

Galeri Foto dan Video