Lokakarya POKJA PPS Mantapkan Peran POKJA Daerah untuk Perhutanan Sosial

admin 20:03:21 Lingkungan Hidup dan Kehutanan
img

Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi ataupun Kabupaten dan Kota dalam wilayah Bengkulu, memiliki tanggung-jawab untuk memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan perhutanan sosial oleh masyarakat.

Pernyataan itu diungkapkan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Erna Rosdiana, di sela-sela Lokakarya Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS), di Bengkulu.

Program perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat, yang tujuannya agar masyarakat di sekitar hutan bisa sejahtera, dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi kawasan hutan sebagai mestinya, Ujarnya.

Untuk mencapai tujuan itu, tanggung jawab Pemerintah Daerah mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota, dalam hal pengawasan dan pendampingan. Mengingat unsur terpenting sukses atau tidaknya program ini, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Pasalnya dalam program ini juga, masyarakat tidak diperbolehkan menanam kelapa sawit, dan jika pun ditanam, ketika berumur 12 tahun, sawit tersebut harus diganti dengan komoditas lain”, katanya

Lebih jauh dijelaskan Erna, sebetulnya peran serta pemerintah dalam program ini, juga sudah dipermudah, meskipun juga bisa dicabut, apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pelaksanaan program ini tanggung jawab bersama dan jika tidak sesuai izinnya pengelolaannya dapat dicabut kembali,” tegasnya.

Sementara soal target di Provinsi Bengkulu, Erna menyampaikan, hingga 2020 perhutanan sosial ditargetkan seluas 152.134 Hektar.

Sedangkan realisasinya sampai 2017 lalu, baru seluas 34.395 hektar, yang diartikan secara global capaian itu diakuinya, sudah cukup bagus. Mengingat pengelolaan program ini tidak mudah, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat, tentang tata cara mengelola perhutanan sosial.

“Realisasi sampai sekarang di Bengkulu sudah cukup bagus dan diharapkan bisa terus ditingkatkan, meskipun dalam pelaksanaannya juga tidak mudah,” tutupnya.

Informasi selengkapnya klik disini

Sumber: PSKL KLHK


Berita Terkait

Informasi Terpopuler

Statistik Website

Membuat script counter dengan Gambar

Akses Hari Ini (Visitor today)
Akses Kemarin (Yesterday)
Total Pengunjung (Visit)

Galeri Foto dan Video